Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

SARJANA DAN PROFESIONAL BUDDHIS INDONESIA

 

PEMBUKAAN

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha,

yang merupakan sumber Kebijaksanaan dan Kasih Sayang.

Terpujilah Sang Bhagawa,

yang telah sempurna dalam Kebijaksanaan dan Kasih Sayang.

Terpujilah Para Bodhisattwa Mahasattwa,

yang penuh dengan Kebijaksanaan dan Kasih Sayang.

 

SIDDHI, yang didirikan tanggal 30 Desember 2005 melalui   Kongres I Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia adalah salah satu badan otonom Majelis Buddhayana Indonesia.

 

Misi didirikannya SIDDHI adalah untuk menghimpun dan mengembangkan potensi para sarjana dan profesional Buddhis melalui transformasi diri dan transformasi sosial untuk berkarya secara sinergis dengan berpegang teguh pada nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, universalisme, dan non-sekterian serta berkeyakinan kepada Dharmakaya (Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa).

 

Visi SIDDHI adalah menjadi salah satu organisasi sarjana dan profesional keagamaan terbaik di Indonesia dalam hal pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan ekonomi, serta dikenal oleh masyarakat luas melalui anggota yang bermoral, berdedikasi, bekerja keras, cerdas, dan cepat.

 

Untuk mewujudkan misi dan visi SIDDHI ini, maka perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SIDDHI, sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Wadah persatuan ini bernama “Perkumpulan Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia” disingkat  SIDDHI.

Pasal 2

SIDDHI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

SIDDHI berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

 

BAB II

ASAS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4

SIDDHI berasaskan Pancasila dan Buddhadharma.

Pasal 5

SIDDHI bersifat keagamaan dan sosial keagamaan, sertamerupakan wadah berhimpun para sarjana dan profesional Buddhis.

Pasal 6

SIDDHI berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan diri dan forum komunikasi para sarjana dan profesional Buddhis.

 

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

SIDDHI bertujuan untuk :

  1. Menghimpun dan memberdayakan segenap potensi sarjana dan profesional Buddhis agar turut andil dalam pengembangan aspek ekonomi, intelektual, kesehatan, spiritual dan sosial yang berwawasan Buddhayana.
  2. Berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Turut membantu tugas Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia dalam misi pengembangan Buddhadharma.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan,  SIDDHI berusaha :

  1. Meningkatkan kualitas sarjana dan profesional Buddhis dengan mengadakan pertemuan, seminar, lokakarya, pelatihan dan program-program pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Buddhadharma dan Undang-undang Negara RI.
  2. Mengadakan penerbitan media komunikasi.
  3. Mengadakan penelitian dan pengembangan.
  4. Mengembangkan kemampuan wirausaha di kalangan Sarjana dan Profesional Buddhis.
  5. Mendirikan dan mengembangkan unit usaha.
  6. Membentuk dan mengembangkan bursa tenaga kerja.
  7. Mengembangkan solidaritas sosial anggota melalui kegiatan sosial.

 

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan  SIDDHI berada di tangan anggotanya dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan  SIDDHI adalah para sarjana dan atau profesional Buddhis yang terdaftar secara resmi dan telah diterima sebagai anggota.

Pasal 11

Syarat-syarat, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 12

SIDDHI merupakan organisasi Badan Otonom dari  Majelis Buddhayana Indonesia.

Pasal 13

Perangkat organisasi  SIDDHI terdiri dari :

1.   Organisasi tingkat Nasional terdiri dari :

  1. Kongres  .
  2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
  3. Pengurus Pusat (PP).
  4. Dewan Penasihat.
  5. Dewan Kehormatan

2.   Organisasi tingkat Cabang terdiri dari :

  1. Konferensi Cabang (Konfercab).
  2. Rapat Kerja Cabang (Rakercab).
  3. Pengurus Cabang (PC).
  4. Dewan Penasihat.
  5. Dewan Kehormatan

Pasal 14

Tugas, fungsi dan susunan perangkat organisasi seperti tersebut dalam pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

KONGRES

Pasal 15

  1. Kongres merupakan perangkat pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
  2. Kongres  diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PC yang dimiliki.
  3. Jika ada hal-hal yang sangat mendesak, maka Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usulan atau persetujuan tertulis lebih 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PC yang dimiliki oleh  SIDDHI, tanpa harus memperhatikan ayat 2 pasal ini.
  4. Kongres Luar Biasa seperti yang termaktub dalam ayat 3 di atas, memiliki kewenangan yang sama seperti Kongres.

 

BAB VIII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

  1. Semua persidangan adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah peserta sidang.
  2. Pengambilan keputusan diusahakan semaksimal mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Khusus tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
    1. Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,  Kongres  harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta sidang.
    2. Keputusan diambil dengan persetujuan oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta sidang yang hadir.

 

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 17

Kekayaan  SIDDHI termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, diperoleh dari :

  1. Iuran anggota.
  2. Sumbangan tetap dan tidak tetap yang tidak mengikat.
  3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Buddhadharma serta peraturan dan perundang-undangan negara.

 

   BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

  1. Perubahan Anggaran dapat dilakukan dalam dan oleh Kongres dengan Dasar hanya memperhatikan Pasal 16 Ayat 3.
  2. Dalam keadaan darurat dan mendesak, yang menyangkut kelangsungan hidup SIDDHI, dengan persetujuan Majelis Buddhayana Indonesia, Pengurus Pusat dapat mengadakan perubahan yang bersifat sementara sambil menunggu pengesahan Kongres.

 

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dengan persetujuan Majelis Buddhayana Indonesia.
  2. Kongres Luar Biasa seperti ayat 1 di atas harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PC, dan keputusan pembubaran harus disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah PC yang hadir.
  3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut dalam Kongres Luar Biasa tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

 

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Rumah Tangga seperti ayat 1 tersebut tidak boleh bertentangan dengan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

  1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada Hari Sabtu Tanggal 29 September 2012 oleh Kongres III SIDDHI.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 29 September 2012

Pimpinan Sidang Paripurna

Kongres III Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia

 

                                                 Ketua                                    Wakil Ketua                      Sekretaris

Dr. Haryanto Tanuwijaya, S.Kom, M.MT       Agus Sutanto, SH.              Erni Devita, S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>