DASAR HUKUM

  1. Akte Pendirian Perkumpulan Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia DENGAN Akte Notaris NO.16, tanggal 19 September 2007

  2. Pengesahan dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU – 101.AH.01.08.Tahun 2013. Tertanggal 10 Juni 2013.

  3. Tanda daftar lembaga keagaman Buddha, di Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ/VI/I/BA.01.1/12/31/2013. TANGGAL 30 DESEMBER 2013