Mencari Hakim Bao di Negeri Bedebah

BaoqingtianPada waktu krisis KPK dan Polri mencapai puncaknya Adi Massardi pernah membacakan puisi yang berjudul negeri Bedebah, salah satu bait puisi tersebut berbunyi  “ taukah anda apa ciri-ciri negeri para bedebah? itulah negeri yang para pemimpinya hidup mewah tapi rakyatnya makan dari mengais sampah. Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah …” puisi Adi Massardi mengambarkan di negeri Bedebah takan ada keadailan, karena hukum sepenuhnya dikuasai oleh para Penguasa, Mafia Hukum, dan Kaum Bourjuis. Di negeri Bedebah jangan harap rakyat jelata akan memperoleh keadilan, karena hukum merupakan barang yang mahal dan tak dapat dijangkau oleh rakyat. Jadi di negeri ini sosok seperti Hakim Bao (999-1062), yaitu Hakim yang bergelar si langit bersih dengan jabatan Gubenur Kai Fheng di jaman Dinasti Tang ( 618 masehi s/d 907 masehi).

Dalam kisah Hakim Bao atau Judge Bao yang bermuka hitam, yang pernah diputar disalah satu televisi swasta pada dasawarsa 90an, sang Hakim ini begitu berani dan sangat adil. Pisau algojo Hakim Bao bukan hanya memengal kepala penjahat dari golongan rakyat biasa saja tetapi juga memengal kepala para bangsawan dinasti Tang. Bahkan mantu kaisar pun dipengal kepalanya oleh Hakim Bao. Cerita – cerita seperti ini sangat membekas di masyarakat kita, bahkan juga di beberapa kaum birokrat termasuk dikalangan para penegak hukum. Pernah seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Jakarta bahkan memasang patung Hakim Bao di meja kerjanya. Sang Jaksa ingin mengingatkan dirinya sendiri untuk selalu bertindak tegas dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Pokoknya roh Hakim Bao ini begitu melekat dihati masyarakat kita yang merindukan adanya keadilan, maka tidaklah aneh pada waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipimpin oleh Taufik Quramanruki, maka KPK oleh salah satu radio swasta di indetifikan dengan Hakim Bao. Demikian juga di Negara tetangga Malaysia, mantan Perdana Mentri Abdulah Badawi/Pak Lah mengindetikkan dirinya sebagai Hakim Bao sewaktu Pak Lah melancarkan kampanye dikalangan masyarakat Tionghoa Malaysia. Jadi singkat cerita sosok Hakim Bao sangat dinanti nantikan oleh rakyat yang merasa tertindas baik oleh penguasa, maupun oleh kaum “berpunya”/the have.

Pemberitaan media masa dan elektronik baru-baru ini juga menyoroti, ketimpangan – ketimpangan yang terjadi dibidang penegakan hukum. Tiga kasus utama yang menjadi maskot ketidak adilan ini ialah kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto, kasus pencurian satu biji semangka oleh Basar dan Kholil warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojorotomengundang di Kediri, dan kasus pencurian listrik untuk charge handpone di apartemen ITC Roxy Mas oleh Agus Suwandi. ketiga kasus pencurian ini hanya menyangkut objek pencurian yang bernilai tidak seberapa, misalnya tiga biji kakao hanya bernilai tidak sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan satu biji semangka harganya tidak sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan listrik yang diambil untuk charge handpone harganya pasti dibawah Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Akan tetapi mbok Minah harus menerima ganjaran berupa pidana penjara 1 1/2 (satu setengah) bulan dengan percobaan 3 (tiga) bulan sedangkan Basar dan Kholil dalam kasus pencurian semangka serta Pak Agus Suwandi dalam kasus pencurian listrik di apartement roxy mas, sampai tulisan ini dibuat masih di dalam penjara menanti fonis hakim. Sebelumya masyarakat kita juga dihebohkan dengan ketidak adilan yang menimpa diri Prita Mulia Sari dalam kasus pelanggaran terhadap undang-undang IT dan pencemaran nama baik, hanya gara-gara prita menulis keluh kesah atas pelayanan salah satu rumah sakit swasta bertaraf internasional di Tangerang melalui email. Keluhan Prita tersebut dianggab melangar UU IT dan mencemarkan nama baik Rumah Sakit tersebut, sebagai akibatnya, Prita harus menerima ganjaran berupa tahanan di rutan wanita Tangerang selama 21 (dua puluh satu) hari, beruntung waktu itu masa kampanye Pil Pres 2009 dimana hampir semua tokoh politik baik SBY, JK, dan Megawati selaku Capres 2009 berkomentar dan menunjukan rasa simpatinya yang mendalam kepada Prita, sehingga Prita dikeluarkan dari tahanan. demikian juga kasus yang menimpa Ko Seng-Seng yang harus menjalani sidang pidana yang berlarut larut di pengadilan negeri Jakarta Timur, gara-gara menulis surat pembaca yang berisi keluhan terhadap PT. Duta Pertiwi, mengenai kios yang dimilikinya di salah satu pusat perbelanjaan di Mangga Dua. Akibat dimuatnya tulisan tersebut Ko Seng-Seng dilaporkan oleh PT. Duta Pertiwi dan harus menghadapi persoalan hukum, ia baru bebas pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, setelah adanya tekanan publik pada kasus Prita yang juga bersingungan dengan kasus Ko Seng- Seng yaitu sama-sama kasus pencemaran nama baik yang menyangkut perusahaan-perusahan besar yaitu Rumah Sakit Omni Internasional dan PT. Duta Pertiwi.

Belajar dari kasus – kasus di atas, memang rakyat kecil seperti Prita Mulia Sari, Ko Seng-Seng, Mbok Minah, Basar, Kholil dan Agus Suwandi. Merupakan contoh betapa hukum hanya berpihak pada pihak yang kuat dan berpengaruh, dan “berpunya” sedangkan pihak yang lemah selalu berada di pihak yang kalah atau yang dikontankan. Wajah hukum kita memang sekarang begitu bengis dan kejam terhadap pihak yang lemah, sedangkan terhadap pihak yang kuat baik kuat secara “politik” dan “kekuasaan” atau “ekonomi” maka hukum akan begitu toleran dan cenderung ramah. Sebagai contoh Angodo wijoyo yang nyata-nyata telah melakukan upayah penyuapan terhadap pihak KPK namun Anggodo tidak tersentuh oleh hukum (untouch able) dan bahkan dilindungi oleh pihak Polri dan LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam kondisi yang seperti ini tidak heran jika rakyat jelata mengharapkan ada tokoh seperti Hakim Bao yang bergelar si langit bersih. Untuk menyelesaikan semua ketidak adilan ini, tetentu saja ini sekedar harapan namun bukan bearti suatu harapan yang kosong. Peran ketua MK ( Mahkamah Konstitusi Mahfud MD) untuk membuka “kotak pandora” yaitu hasil rekaman KPK yang berupa pembicaraan Anggodo dengan berbagai pihak dapat digolongkan sebagai tindakan yang berani dan terpuji. Pemutaran hasil rekaman tersebut benar-benar menguncangkan seluruh argumentasi pihak Kepolisian dan Kejaksaan mengenai keterlibatan Bibit dan Chandra yang di sangka melakukan tindak pidana penyalah gunaan jabatan dalam mencekal Anggoro dan Joko S Chandra serta tindak pidana pemerasan terhadap Anggoro. Tindakan Ketua MK beserta jajarannya membuka mata publik, bagaimana “kelamnya” dunia peradailan kita sehinga rakyat menjadi marah. Akibatnya kasus bibt candra ditutup oleh KeJagung dengan diterbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada tanggal 01 Desember 2009. Peran MK tersebut dijiwa roh Hakim Bao yang adil, bijaksana, tegas dan berwibawa. Sesungguhnya diantara para penegak hukum baik Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokad masih ada juga orang-orang yang bersih dan berani walaupun tidak dapat dipungkiri akibat sitem yang berlaku “orang-orang bersih” ini banyak yang “terpingirkan” ke depan kita berharap “orang-orang bersih” ini dapat tampil di pucuk-pucuk pimpinan dunia Peradilan, sehinga hal ini dapat menghapuskan wajah kelam dunia hukum kita. Pepatah “not the gun but the man behind the gun” masih cukup relevan karena betapa baiknya aturan tetapi jika yang memagang aturan tersebut adalah orang- orang kotor, maka aturan tersebut hanya terdiri dari serangkaian kata-kata yang tanpa makna, sehinga bersifat prosedural belaka. Pembenahan aparat hukum khususnya di tingkat pusat adalah agenda yang paling siknifikan untuk membenahi dunia peradilan kita yang sangat buruk itu.

Oleh F. Sugianto Sulaiman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>