Perkawinan Antar Umat Beragama

Dalam masyarakat kita yang pluralis maka perkawinan antar umat yang berbeda agama merupakan hal yang tidak terelakkan. Pada dua atau tiga dekade yang lalu terjadi perkawinan antar umat yang berbeda agama yang menjadi kontrofersi sampai saat ini, karena mereka yang melakukan perkawinan beda agama tersebut merupakan selebriti yang sangat terkenal pada jamannya. Yakni perkawinan antara dua artis terkenal Lidia kandouw yang beragama kristen dengan Jamal Mirdat yang beragama islam.

Dalam praktek, umumnya perkawinan antar umat yang berbeda agama merupakan hal yang biasa, misalnya seorang Buddhis menikah dengan umat yang non Buddhis. Praktek ini dapat dilakukan dengan cara salah satu dari pasangan tersebut masuk atau berganti agama sesuai dengan agama pasangannya yang lain. Ganti agama tersebut bisa dilakukan secara formalitas atau benar-benar menjadi umat agama pasangannya. Misalnya seorang Buddhis yang menikah dengan seorang yang non Buddhis maka pilihannya ialah apakah umat Buddha tersebut menikah secara agama Buddha atau menikah sesuai dengan agama pasangan hidupnya itu. Kalau pilihannya menikah secara Buddhis maka kedua-duanya harus beragama Buddha atau paling tidak mengaku beragama Buddha.

Sejak berlakunya Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka praktis tidak dimungkinkan lagi terjadinya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditentukan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masng-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dengan demikian walaupun secara tegas Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak melarang perkawinan antar umat yang berbeda agama namun dalam prakteknya sejak berlakunya kedua ketentuan di atas maka perkawinan antar umat yang berbeda agama tidak mungkin lagi dilakukan. Adalah tidak mungkin bagi lembaga perkawinan agama Buddha mengawinkan seseorang yang beragama Buddha dengan seseorang yang bukan beragama Buddha.

Ketentuan yang membatasi perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut menjadi makin tegas lagi apabila kita melihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dari ketentuan tersebut di atas maka mereka yang tidak memperolah surat pemberkatan perkawinan secara agama maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan oleh kantor catatan sipil. Apabila pasangan tersebut dalam hal ini beragama Buddha maka surat pemberkatan perkawinannya dikelurkan oleh lembaga perkawinan agama Buddha yang tersebar di berbagai Vihara dan Cetya. Surat pemberkatan tersebut harus ditandatangani oleh pandittha perkawinan agama Buddha dengan dua orang saksi. Surat pemberkatan tersebut merupakan syarat utama untuk mencatatkan perkawinan mereka pada kantor Catatan Sipil. Apabila mereka melangsungkan perkawinan tanpa mendapat surat pemberkatan secara agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil dan artinya perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, karena tidak memperolah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil.

Menyikapi hal tersebut di atas sebagai umat Buddha kita harus mendorong agar umat kita baik pria maupun wanita yang akan melakukan perkawinan untuk melakukannya secara agama Buddha melalui lembaga perkawinan agama Buddha yang ada di Vihara atau Cetya Buddhis. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka idealnya lembaga perkawinan agama Buddha sebelum melakukan upacara pemberkatan perkawinan maka diwajibkan bagi pasangan yang hendak kawin untuk mengikuti kursus perkawinan secara agama Buddha. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melakukan hal tersebut di atas dan kami mendorong bagi tiap-tiap majelis agama Buddha serta Vihara atau Cetya yang mempunyai lembaga perkawinan untuk meyelenggarakan hal tersebut di atas. Dalam kursus perkawinan tersebut pasangan yang hendak menikah secara agama Buddha akan memperoleh pembekalan baik dalam aspek agama, kehidupan berumah tangga, kesehatan dan organ produksi, sikologi keluarga, hukum serta perekonomian keluarga. Dengan pembekalan tersebut di atas diharapkan pasangan tersebut dalam kehidupan berumah tangga dapat mewujutkan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor. 1 tahun 1974.

Ada suatu diskursus yang baik terhadap ketentuan-ketentuan di atas yang tidak memungkinkan terjadinya perkawinan antar umat yag berbeda agama. Pada satu sisi hal ini memungkinkan untuk suatu golongan agama tertentu mempertahankan jumlah umatnya, artinya umat agama tertentu sebagai contoh umat Buddha tidak mungkin kawin diluar lembaga perkawinan agama Buddha kecuali apabila yang bersangkutan berganti agama atau secara foemalitas mangaku menganut agama lain. Namun pada sisi lain ada yang mempertanyakan apakah ketentuan tersebut di atas tidak melanggar hak-hak asasi manusia? Terutama Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 28B ayat (1) yakni? Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah? dan Pasal 28E ayat (1) yakni ?Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali?

Sidang pembaca yang budiman menurut hemat kami suatu hukum positif diberlakukan harus memperhatikan aspek budaya, sosiologi dan adat istiadat disamping hal-hal yang bersifat pilitis tentunya. Terhadap diskursus di atas maka perlu kita cermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang keberadaannya di dasarkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka tidak tertutup kemungkinan ketentuan tentang hal-hal di atas akan diuji dihadapan MK dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1). Apabila MK nanti memutuskan untuk membatalkan ketentuan di atas maka kita mungkin harus berhadapan dengan berbagai situsi baru. Bila MK diminta untuk menguji ketentuan di atas menurut hemat kami hal-hal yang bersifat politis, sosial dan budaya terutama yang menyangkut kepentingan mayoritas akan mendapat porsi pertimbangan yang besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>