Fatwa Penyelesaian terhadap Aliran Sesat (dalam Konteks Agama Buddha di Indonesia)

Aliran sesat atau kasus penodaan agama terjadi terus-menerus dan tak kunjung habis-habisnya. Pada awal Januari 2007 media massa ramai memberitakan tentang aliran Ahmadiyah yang dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tersebut baik langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap penganut aliran Ahmadiyah itu. Kemudian kita juga mendengar adanya berbagai tindak kekerasan terhadap aliran atau sekte Wahiddiah yang konon kabarnya mempunyai afiliasi dengan Abdul Rachman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gusdur. Puncak dari kasus penodaan agama tahun 2007.
Aliran sesat atau kasus penodaan agama terjadi terus-menerus dan tak kunjung habis-habisnya. Pada awal Januari 2007 media massa ramai memberitakan tentang aliran Ahmadiyah yang dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tersebut baik langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap penganut aliran Ahmadiyah itu. Kemudian kita juga mendengar adanya berbagai tindak kekerasan terhadap aliran atau sekte Wahiddiah yang konon kabarnya mempunyai afiliasi dengan Abdul Rachman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gusdur. Puncak dari kasus penodaan agama tahun 2007 ini mungkin ialah dinyatakannya aliran atau sekte Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengaku dirinya sebagai Nabi sebagai suatu aliran sesat. Fatwa yang menyatakan Al-Qiyadah Al-Isalmiyah itu sesat tertuang dalam fatwa MUI tanggal 3 Oktober 2007, No.4 Tahun 2007 dan karena itu menurut MUI aliran ini harus ditindak. Polri dalam hal ini sebagai pengayom masyarakat juga telah melakukan tindakan polisionil yakni menangkap penganut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di berbagai kota di Indonesia. Delik yang digunakan polisi untuk menindak para penganut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini ialah delik tentang penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 dan 156 A Kuhp.
Yang paling ekstrim dalam menghadapi para penganut Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini ialah kelompok Mujahidin yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir dari pesantren Ngluki Solo Jawa Tengah. Menurut Ustad Abu Bakar Baasyir terhadap pimpinan aliran sesat itu, hukumannya ialah hukuman mati sedangkan terhadap jemaatnya masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun jika mereka menolak, maka terhadap mereka juga harus diganjar dengan hukuman mati sebab menurut sang Ustadz yang dikenal keras tersebut, para penganut Al-Qiyadah Al-Islamiah telah berani menodai kesucian agama Islam.

Pemerintah RI ternyata juga mengambil sikap yang mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam rakernas MUI di Istana negara baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan mendukung sikap MUI dalam mengeluarkan fatwa No.4 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai aliran sesat. Namun pada sisi lain pemerintah meminta MUI untuk menyerahkan masalah penindakan aliran yang dianggap sesat tersebut kepada pihak polisi. Sikap pemerintah ini mungkin merupakan jalan tengah dari dua kutub ekstrim, di mana pada satu ekstrim pemerintah menyadari ada beberapa pihak yang sependapat atau bahkan mendukung sikap Ustadz yang meminta agar aliran yang dianggap sesat dihukum mati, sedang pada kutub yang lain yakni di kalangan penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap pemerintah tidak berhak untuk mengatur masalah keyakinan seseorang . Sikap para aktivis HAM ini didasarkan convenan HAM dan pasal 29 UUD 1945. Kelanjutan dari sikap pemerintah tersebut di atas ialah akan diterbitkannya surat keputusan bersama dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung (SKB tiga Menteri) yang mengatur pelarangan aliran sesat.

Persoalannya ialah apakah SKB tiga Menteri tersebut hanya berlaku untuk melindungi agama Islam atau juga berlaku terhadap lima agama lainnya khususnya juga berlaku untuk agama Buddha? Jika SKB itu berlaku nasional, dalam hal ini termasuk berlaku juga untuk agama Buddha maka siapakah di kalangan umat Buddha yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa sebagaimana yang dikeluarkan oleh MUI? Pertanyaan ini sangat relevan karena menurut data dari Departemen Agama RI sekarang ini paling tidak terdapat 26 Majelis agama Buddha dan 3 organisasi Sangha yakni Sangha Agung Indonesia, Sangha Mahayana dan Sangha Theravada yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Di luar KASI masih terdapat Sangha WALUBI yang tergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang diketuai oleh Siti Hartati Murdaya.

Jika merujuk pada berbagai kasus penodaan agama maka fatwa merupakan kunci untuk menyatakan apakah suatu aliran/sekte sesat atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI ada 10 kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak. Kesepuluh kriteria tersebut ialah :

1. Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil Syari (Al-Quran dan As Sunah)
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

Jika suatu aliran memenuhi salah satu dari kriteria tersebut di atas maka aliran tersebut dianggap sesat. Bagi umat Buddha, persoalan sesat tidaknya suatu aliran sangat tidak mudah, mengingat secara sosial, politik dan administratif umat Buddha mempunyai kedudukan berbeda dengan umat Islam yang merupakan agama mayoritas dari penduduk Indonesia. Secara sosial penganut agama Buddha umumnya golongan minoritas khususnya etnis Tionghoa walaupun di beberapa tempat seperti di Jawa dan Lampung agama Buddha juga dianut oleh masyarakat pribumi, namun demikan agama Buddha sangat umum diidentikkan dengan etnis Tionghoa dan budaya Tionghoa. Oleh karena stigma sosial tersebut di atas, maka terhadap agama Buddha sikap pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menjadi “mendua”. Pada satu sisi Departemen Agama memberlakukan umat Buddha seperti “anak manis” namun di pihak lain khususnya sebelum reformasi Departemen Agama juga memperlakukan umat Buddha dengan beberapa tindakan yang represif selengkapnya hal ini kami jelaskan di bagian segi politis (di bawah). Menurut statistik Departemen Agama RI, jumlah umat Buddha tersebar hampir di semua propinsi di Indonesia namun statistik ini tidak mencatat jumlah umat Buddha di Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Harus dipahami bahwa ketiga propinsi tersebut merupakan propinsi yang “muda” Irjabar dahulu berasal dari propinsi Papua atau Irian Jaya, Kepri dahulu berasal dari propinsi Riau sedangkan Sulawesi Barat berasal dari Sulawesi Selatan. Tidak mungkin umat Buddha tidak ada di ketiga propinsi tersebut hanya saja data mungkin belum masuk sehingga tidak tercatat. Jumlah umat Buddha di setiap propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

  • Bali 21,826 orang
  • Bangka Belitung 6,875 orang
  • Banten 93,859 orang
  • Bengkulu 226 orang
  • DI Yogyakarta 4,858 orang
  • DKI Jakarta 313,217 orang
  • Gorontalo 2,187 orang
  • Jambi 46,123 orang
  • Jawa Barat 341,128 orang
  • Jawa Tengah 67,867 orang
  • Jawa Timur 146,779 orang
  • Kalimantan Barat 218,937 orang
  • Kalimantan Selatan 218,937 orang
  • Kalimantan Timur 33,885 orang
  • Kalimantan Tengah 2,296 orang
  • Kepulauan Riau
  • Lampung 27,265 orang
  • Maluku 341 orang
  • Maluku Utara 74 orang
  • Nangroe Aceh Darussalam 652 orang
  • Nusa Tenggara Barat 39,068 orang
  • Nusa Tenggara Timur 940 orang
  • Papua 34 orang
  • Riau 296,222 orang
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan 21,168 orang
  • Sulawesi Tengah 4,318 orang
  • Sulawesi Tenggara 913 orang
  • Sulawesi Utara 11,783 orang
  • Sumatera Barat 4,998 orang
  • Sumatera Selatan 119,396 orang
  • Sumatera Utara 324,864 orang

Data tersebut di atas memang tidak memperlihatkan di mana sebagian besar umat Buddha berdomisili dalam suatu propinsi, namun demikian dalam kenyataannya sebagian besar umat Buddha tinggal di kota-kota besar atau di sekitar pusat-pusat perdagangan, akan tetapi hal ini tidak berarti umat Buddha tidak diketemukan di kota-kota kecil atau bahkan di pedesaan. Sebagai contoh di daerah Tangerang, Bangka Belitung dan Lampung banyak juga umat Buddha bertempat tinggal di daerah pedesaan. Atas dasar hal tersebut secara sosial umat Buddha dikategorikan sebagai kelas menengah perkotaan (urban middle class). Mungkin hal yang terpenting yang harus diperhatikan ialah tantangan ke depan dari umat Buddha baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Menurut pendapat kami di perkotaan tantangan terbesar umat Buddha ialah banyaknya perpindahan agama dari agama Buddha ke agama Nasrani (Kristen Katolik), sedangkan di pedesaan umat Buddha banyak tercatat sebagai golongan pribumi yang beragama Islam. Umumnya umat Buddha adalah pengusaha atau pedagang. Namun sekarang ini banyak juga umat Buddha yang melakukan pekerjaan profesi seperti dokter, akuntan, pengacara ataupun konsultan. Sayangnya tidak banyak umat Buddha yang dapat kita temukan di kalangan birokrat, tentara, kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya. Demikian juga tidak banyak kita temukan umat Buddha yang berkecimpung di dalam bidang politik. Sebagai contoh di DPR RI yang anggotanya berjumlah 550 orang, umat Buddhanya cuma satu orang anggota yakni Bapak Murdayapoh dari PDIP. Dari hal tersebut di atas secara sosiologis umat Buddha mempunyai “posisi tawar” yang lemah dibandingkan dengan umat-umat beragama lainnya, walaupun pada umumnya umat Buddha berada di kelas menengah.

Secara politis umat Buddha yang diidentikkan dengan golongan minoritas Tionghoa tersebut pernah diperlakukan secara diskriminatif pada zaman orde baru. Perlakuan tersebut utamanya didasarkan pada Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (No. 455.2-360) tahun 1988 tentang Penataan klenteng ; yang pada pokoknya berisi tidak dibenarkan bangunan keagamaan kepercayaan tradisional Cina menggunakan sebutan Vihara atau cetya. Memang pada satu sisi, Inpres No.14 Tahun 1967 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (No.455.2-360) tersebut membuat agama Buddha menjadi lebih berkembang, hal ini terbukti dari dibangunnya Baktisala di berbagai Klenteng, atau paling minimal juga klenteng-klenteng yang dahulunya berbasis Tridharma atau Tao kemudian berganti nama menjadi Vihara.

Pada zaman orde baru tersebut pula, kita merasakan betapa dominannya peranan pemerintah khususnya dalam hal ini Departemen Agama. Salah satu contoh dominasi pemerintah ialah adanya prakarsa pembentukan wadah tunggal atas seluruh organisasi agama Buddha yang pada waktu itu terdiri dari 10 organisasi yakni ; Sanggha Therawada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, Sangha Agung Indonesia, Majelis Agama Buddha Nichiren Syosyu, Majelis Buddha Mahayana Indonesia, Majelis Dharma Duta Kasogatan, Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia, Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia (Martisia) dan MUABI setelah Kongres Umat Buddha MUABI diubah namanya menjadi Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)). Prakarsa tersebut datang dari Menteri Agama RI, (Alm) Alamsyah Ratuprawiranegara. Pada tanggal 8 Mei 1979 terbentuklah wadah tunggal yang dinamai Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang diketuai oleh Suparto Hs dengan sekjen Ir. T. Soekarno dan ketua Dewan Pembinanya adalah Soemantri M.S (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal. 21-22, Dian Dharma). Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia (SAGIN dan MBI) pernah pula menjadi korban dari tindakan politis pemerintah orde baru di mana pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu Buddha pernah tidak lagi melayani SAGIN dan MBI. Tindakan pemerintah tersebut didasarkan pada fatwa Walubi tanggal 15 Oktober 1994 yang menuduh SAGIN dan MBI sesat karena sinkretisme besar dan sinkretisme kecil, memecah belah umat serta menghidupkan adat Cina. WALUBI pada zaman orde baru tersebut sebagaimana organisasi keagamaan lainnya sepenuhnya telah terkoptasi oleh pemerintah orde baru. Hal ini juga berlangsung di organisasi Kristen dalam kasus HKBP (Himpunan Kristen Batak Protestan) yang terpecah belah. Baru setelah reformasi yakni pada tanggal 27 Desember 1999 Dirjen Bimas Hindu dan Buddha membina kembali SAGIN dan MBI sesuai dengan suratnya kepada Kakanwil Departemen Agama seluruh Indonesia.

Peristiwa-peristiwa di atas secara politis membuktikan bahwa pemerintah di zaman orde baru mempunyai kedudukan yang sedemikian kuat sehingga dapat menindak setiap organisasi keagamaan yang dianggap tidak “sehaluan” dengan kebijakan pemerintah. Pada masa tersebut, sering pula kita jumpai ada beberapa tokoh yang karena mempunyai “kedekatan” dengan pihak pemerintah telah memanfaatkan kedudukan pemerintah tersebut untuk “menghabisi” organisasi keagamaan dan atau tokoh-tokoh agama dalam hal ini tokoh-tokoh agama Buddha yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Contoh kasus dalam hal ini ialah perpecahan WALUBI setelah Munas II WALUBI tahun 1992. Puncak konflik ini ialah ditangkapnya tiga orang tokoh Buddhis oleh pihak militer yakni Drs. Tjutju Ali Hartono dari MBI, Pandita Kitinanda dan Pramana dari Majelis Tridharma. Ketiga tokoh tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan sempat dilakukan penyetruman.

Setelah reformasi, peranan pemerintah dalam hal pembinaan umat menjadi berkurang atau boleh dikatakan melemah. Inpres No. 14 Tahun 1967 juga telah dicabut sehingga sekarang ini budaya Tionghua bukan lagi merupakan “issue” yang dapat digunakan untuk melarang atau membubarkan suatu organisasi keagamaan. Namun demikan, hal ini tidak berarti organisasi keagamaan Buddha menjadi lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Bagi pemerintah secara politis dari dahulu sampai sekarang ini organisasi keagamaan Buddhis tetap dianggap sebagai “anak manis” yang berhaluan moderat.

Secara administratif, umat Buddha Indonesia dapat kita lihat dari dua sisi yakni sisi administrasi kependudukan dan administrasi yuridis. Secara adminstrasi kependudukan, umat agama Islam : 182.083.594 orang, Kristen : 12.964.795 orang, Katolik : 6.941.884 orang, Hindu : 4.586.754 orang, dan Buddha : 2.242.833 orang. Dari jumlah tersebut terbukti bahwa umat Buddha di Indonesia hanya 1.07% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah 2.242.833 orang tersebut, maka pemeluk agama Buddha masih terbagi lagi dalam 26 Majelis yang pada umumnya tergabung dalam dua kelompok besar yakni kelompok Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dengan ketua umumnya Ibu Siti Hartati Murdaya dan Konferensi Agung Indonesia (KASI) yang terdiri dari tiga Sangha yakni Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia dan Sangha Mahayana Indonesia. Jadi selain jumlahnya minoritas, umat Buddha juga terpecah-pecah dalam berbagai kelompok sesuai dengan alirannya masing-masing. Dengan demikian secara kependudukan harus diakui jumlah umat Buddha adalah yang paling kecil dibandingkan dengan agama-agama lainnya.

Secara administrasi yuridis, sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan (Admindup) maka kita mengenal adanya pembagian golongan kependudukan. Secara yuridis berdasarkan pasal 131 Is maka penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa/ India, Arab dan golongan Bumi Putera. Oleh karena umat Buddha mayoritasnya adalah golongan Tionghoa, maka secara yuridis terhadap umat Buddha diberlakukan segala ketentuan yang menyangkut golongan Tionghoa seperti pencatatan sipil, kewarganegaraan dan hukum keperdataan lainnya. Bagi umat Buddha yang non Tionghoa tetap berlaku ketentuan sebagaimana golongan pribumi. Namun demikan dalam praktek, jika seorang petugas birokrasi menemukan seseorang yang beragama Buddha walupun yang bersangkutan adalah golongan pribumi maka terhadap yang bersangkutan diminta surat bukti kewarganegaraan (SBKRI) atau surat-surat lainnya yang menyangkut golongan Tionghua. Tentu saja permintaan tugas tersebut membingungkan yang bersangkutan karena walupun yang bersangkutan adalah umat Buddha namun ia tidak mempunyai SBKRI atau surat ganti nama sebab yang bersangkutan adalah umat Buddha golongan Bumi Putera.

Dari segi yuridis khususnya praktek peradilan terhadap golongan mayoritas yakni umat Islam berlakulah ketentuan syariat Islam yang dalam hal ini dikenal dengan nama Konstilasi Hukum Islam. Terhadap golongan Islam maka secara perdata khususnya yang menyangkut purusa keluarga/hukum keluarga, zakat wakaf diberlakukan hukum Islam. Peradilan khusus pun dibentuk untuk menjalankan hukum Islam tersebut mulai dari tingkatan peradilan agama di Kabupaten Kota sampai ke tingkat tertinggi yaitu di Mahkamah Agung RI. Terhadap umat Buddha dan umat-umat agama lainnya di luar Islam diberlakukan hukum Eropa yang tidak lain merupakan hukum perdata barat (Burgelijk Wet book/BW) yang pada dasarnya berasaskan hukum kanonik/hukum Kristen. Demikian juga terhadap pencatatan sipil terhadap umat Buddha dan umat-umat agama lain tunduk pada sistem pencatatan sipil yang berasal dari Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan sipil Golongan Tionghoa , Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Tahun 1936 Nomor 607 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa.

Dengan demikian secara administrasi kependudukan dan yuridis umat Buddha boleh dibilang merupakan umat yang paling minoritas di antara umat-umat agama di Indonesia. Oleh karena itu, secara administrasi posisi “tawar” umat Buddha mungkin merupakan posisi yang terlemah dibandingkan dengan umat-umat agama lainnya.

Dari uraian di atas jelas secara sosial, politis dan administratif kedudukan umat Buddha di Indonesia sangat lemah, tidak saja dibandingkan dengan golongan mayoritas bahkan juga jika dibandingkan dengan umat-umat dari agama-agama minoritas lainnya. Posisi” tawar” umat Buddha mungkin akan sedikit membaik jika hal tersebut ditinjau dari kemampuan ekonominya, hal ini dikarenakan umat Buddha yang umumnya terdiri dari golongan masyarakat Tionghoa rata-rata merupakan kelas menengah perkotaan yang mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup baik di Indonesia, namun demikian tulisan ini tidak membahas masalah kemampuan ekonomi umat Buddha dan oleh karena itu kita tidak akan membahasnya lebih lanjut.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas apabila kita mencermati preseden yang terjadi maka fatwa bukan datang dari pihak pemerintah melainkan dari Majelis Agama yang dimaksud. Untuk kasus Al- Qiyadah Al- Islamiyah , kasus Ahmadiyah dan Lia Eden, maka fatwa yang menyatakan ketiga aliran tersebut sesat datangnya dari MUI. Atas fatwa MUI tersebut di ataslah pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung dan kepolisian bertindak dengan menggunakan delik penodaan agama (pasal 156 dan 156 a KUHP) untuk menindak golongan yang dianggap sesat tersebut. Pertanyaannya ialah untuk agama Buddha, majelis manakah yang berwenang untuk menyatakan suatu aliran tersebut sesat sebab ada 26 Majelis umat Buddha di Indonesia? Selain mempunyai Majelis yang sangat banyak bagi pemerintah umat Buddha merupakan golongan minoritas yang paling lemah kedudukannya karena jumlahnya sangat kecil dan posisi tawarnya di bidang sosial, politik dan administratif sangat lemah. Jadi apakah preseden yang telah dilakukan MUI dapat juga berlaku analog terhadap Majelis-Majelis di agama Buddha? Untuk menjawab pertanyaan di atas marilah kita perhatikan beberapa catatan yang pernah terjadi di masa lalu. Sebagaimana yang kita ketahui pemerintah pernah memprakarsai pembentukan wadah tunggal untuk organisasi agama Buddha dan oleh karena itu, tgl 8 Mei 1979 lahirlah WALUBI. Dalam catatan sejarah Walubi pernah mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan sekte agama Buddha tertentu sebagai aliran sesat. Pada sidang Widyeka Sabha Walubi tahun 1987 Majelis Agama Buddha Nichiren Syosyu Indonesia (NSI) telah dianggap menyimpang dari kriteria agama Buddha di Indonesia dan juga telah dianggap oleh Walubi telah melanggar kode etik dan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia yang telah dikukuhkan melalui Kongres Umat Buddha maupun Kongres Walubi (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 24, Dian Dharma).

Yang dimaksud kode etik tersebut adalah umat Buddha sekalipun menganut sekte yang berbeda, merupakan keluarga besar dengan satu Guru Agung yang sama; dalam membabarkan ajaran sekte sendiri harus dihindarkan ucapan, sikap, dan tindakan yang merugikan sekte lain; setiap pembina umat dianjurkan di samping mendalami ajaran sekte sendiri, mempelajari pula secara positif ajaran sekte lain; dalam setiap kegiatan keagamaan dikesampingkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, kelompok, atau keuntungan materil; setiap anggota Walubi saling menolong anggota lainnya dalam usaha mengadakan prasarana dan saran agama Buddha dan mengembangkan agama Buddha; setiap anggota juga menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merusak suasana kekeluargaan dan kerukunan; menyebarkan Dharma sesuai dengan Kitab Suci serta tidak mencampuri urusan rumah tangga Walubi lain (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma).

Di samping kode etik, Kongres Umat Buddha Indonesia mengukuhkan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia yg isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa semua sekte agama Buddha di Indonesia berkeyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa; semua sekte agama Buddha menghormati sebutan yang berbeda-beda untuk menyebut Tuhan tetapi hakikatnya satu dan sama; semua sekte mengakui Buddha Gotama sebagai Nabi, berpedoman kepada Kitab Suci Tripitaka dan bertekad melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; semua sekte mempunyai umat yang berbeda di seluruh pelosok tanah air (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma). Kongres juga menetapkan kriteria agama Buddha di Indonesia, yaitu adanaya Tuhan Yang Maha Esa, Triratna/Tiratana, hukum Trilaksana/Tilakkkhana, Catur Arya Saccani, Pratitya samutpada/paticca samuppada, karma/kamma, Punarbhava/Punnabhava, Nirvana/Nibbana dan Bodhisattva/Bodhisatta. Jadi dengan kata lain menurut Walubi Majelis Agama Buddha NSI adalah aliran yang sesat. Berbeda halnya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiah, Majelis Agama Buddha NSI tidak bubar atau tidak dibubarkan oleh pemerintah bahkan eksistensinya sampai saat ini tetap diakui oleh pemerintah (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma).

Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas WALUBI juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan SAGIN dan MBI sebagai penganut aliran sesat. Walaupun terhadap sikap WALUBI tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pernah bersikap “lebih keras” dibandingkan dengan sikap pemerintah terhadap NSI, yakni meminta SAGIN dan MBI untuk berhenti melakukan ritual keagamaan dan penyebaran Dharma/ siar agama, akan tetapi sebagaimana NSI sampai saat ini pun SAGIN dan MBI tetap berdiri tidak bubar atau dibubarkan sebagaimana aliran sesat Al-Qiyadah Al-Islamiah, bahkan pada tanggal 3 November 1998 WALUBI menerima kembali SAGIN dan MBI dan seraya mengucapkan penyesalan atas fatwa WALUBI sebelumnya. Departemen Agama pun dalam hal ini Direktorat Jenderal Hindu dan Buddha pada tanggal 27 Desember 1999 juga telah kembali melayani SAGIN dan MBI. Hal ini berarti Dikjen telah merubah sikap sebelumnya yang tidak lagi mau melayani SAGIN dan MBI. Jadi dengan demikian fatwa WALUBI tidaklah sebanding dengan kekuatan fatwa MUI. Dua fatwa WALUBI di atas adalah suatu preseden di mana walaupun ada fatwa WALUBI yang menyatakan organisasi keagamaan tertentu merupakan aliran sesat namun organisasi tersebut tidak bubar atau dibubarkan. Apalagi kalau kita mengamati kedudukan WALUBI sekarang ini di mana WALUBI bukan lagi wadah tunggal bagi organisasi keagamaan Buddhis karena di samping WALUBI ada KASI dan Majelis-Majelis besar agama Buddha yang tidak tergabung dalam WALUBI. Jadi dalam keadaan ini tentu saja fatwa WALUBI kekuatannya akan semakin lemah dibandingkan ketika WALUBI masih berperan sebagai wadah tunggal.

Tindakan pemerintah untuk mempersiapkan lahirnya SKB tiga Menteri yang akan menjadi aturan pokok dalam melarang suatu aliran sesat yang akan berujung pada pembubaran suatu organisasi keagamaan, dalam konteks agama Buddha mungkin tidak semudah dibandingkan dengan yang berlaku di agama-agama lainnya. Dalam komunitas organisasi keagamaan Buddha tidak terdapat wadah tunggal sebagaimana MUI untuk Islam, DGI untuk Kristen, KAWI untuk Katolik dan PHDI untuk Hindu. Sekarang ini menurut data yang kami peroleh ada 26 organisasi agama Buddha yang sebagian tergabung dalam WALUBI dan sebagian lagi tergabung dalam KASI, adapula organisasi Buddhis yang tidak tergabung baik di WALUBI maupun KASI dengan demikian sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin bagi WALUBI atau KASI untuk mengeluarkan fatwa yang dapat mengikat organisasi atau Majelis yang tidak berada di bawah naungannya. Di samping itu apakah kode etik agama Buddha dan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional yang berasal dari Perwalian Umat Buddha yang sudah bubar masih dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan suatu aliran sesat di kalangan Buddhis? Dengan demikian kami meragukan efektifitas SKB tiga Menteri tersebut bagi kalangan umat Buddha apabila nantinya SKB tersebut dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah secara nasional.

Incoming search terms:
  • komunitassektebuddhamaitreyasolo
  • anggota walubi
  • kasi walubi phdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>